Carut-marutnya praktik administrasi negara terlihat dalam pembagian wewenang yang tidak jelas alasan teknik-ekonomis-politisnya. Ini terjadi antar negara-provinsi-kabupaten secara total maupun antara departemen-dinas pprovinsi-dinas kabupaten secara sekoral ataupun antara departemen negara dengan kantor-kantor perwakilan mereka di provinsi dan kabupaten.
pembagian kerja yang tidak jelas atau dianggap tidak adil/ proporsional dan karenanya ditolak oleh sebagian stakeholders telah mengakibatkan kemarahan dan amuk massa pada masa awal reformasi, misalnya dalam soal hutan, pelabuhan serta pabrik. Bahkan isu inti dari desentralisasi (dan kehendak/ gertakan independensi dibeberapa provinsi) pada dasarnya adalah soal pembagian wewenang dan ikutannya : aset jabatan. Dalam hal pelayanan publik, pembagian wewenang yang tidak tepat bisa menimbulkan ketidakpuasan dikalangan warga.
Memang pembagian wewenang itu tidak terlepas dari soal kekuasaan politik maupun kekuatan birokratik; namun hendaknya alasan untuk itu diungkapkan secara jelas. Semua orang menyadari bahwa kekuatan itu memang perlu, menjadi insentif bagi seseorang untuk mau menjadi pejabat, akan tetapi kejelasan argumen juga perlu dilakukan. Orang tidak perlu malu mengungkapkan kepentingannya, karena toh itu semua dapat dipahami. Kejelasan dalam berargumen, keterusterangan dari setiap alasan yang melambari suatu keputusan, inilah yang harus dikembangkan dalam mengurus negara.
Dengan semangat reformasi dan demokrasi, sebenarnya prinsip subsidiaritas sangat bagus dan cocok diterapkan: biarkan wewenang dan urusan bernegara dikelola oleh mereka yang terbawah, dan hanya jika mereka tidak mampu melaksanakan, wewenang itu dapat dialihkan ke hierarkis diatasnya. Prinsip ini diterapkan oleh gereja, juga European Union, dan dapat bekerja dengan baik. Siapkah pemerintah mengadopsi prinsip ini ? ( ini sama halnya dengan bertanya : siapkah berdemokrasi,transparan dan bersemangat melayani warga ? )
Administrasi Negara : Isu Isu kontemporer
Tidak ada komentar:
Posting Komentar