Hambatan INovasi di Sektor Publik

Lahirnya paradigma baru dalam manajemen publik berupa governance memberikan kontribusi penting dalam menembangkan literatur adminstrasi publik. Kajian atau diskursus administrasi publik tidak hanya sebatas pada apa yang disebut sebagai administrasi klasik dimana hanya menitikberatkan pada dimensi-diensi manajerial dri administrasi pemerintahan. hadirnya governance sebagai konsep maupun praktik administrasi publik membuka wawasan baru untuk mengembangkan kajian yang lebih lintas batas pada sektor lain diluar sektor pemerintah. Ini menjadi satu lompatan baru dalam literatur administrasi publik modern. Sebagai sebuah sistem administrasi baru yang memungkinkan terpautnya multi-stakeholders dalam satu jalinan interaksi dalam proses kebijakan atau penyelenggaraan pelayanan publik, governance membutuhkan sentuhan sentuhan melalui intervensi kebijakan inovasi.

Kajian-kajian tentang inovasi governance inilah yang sekarang mewarnai dimanika praktik dan teori administrasi publik, khususnya manajemen publik. Dari aspek teoritis maupun praktik, inovasi governance merupakan satu peluang baru untuk menjadi kajian para akademisi atau pemerhati administrasi publik, terlebih selain baru konsep ini masih jauh dari situasi dimana konsep awal inovasi itu diambil dari sektor swasta. Banyak kajian (liat temuan Borins (2001) dan Drucker (1994) dalam sabar:2008) sudah dilakukan yang menghasilkan temuan-temuan penting yang menunjukkan bahwa praktik governance akan sulit diterapkan disektor publik hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : munculnya skeptisme dan enggan berubah; ketergantungan pada anggaran pusat; dan misi dari sektor publik adalah menjamin terjadinya alokasi resources yang adil bukan memberikan pelayanan menurut kehendak pasar (citizen). Sedangkan faktor eksternal yang dapat menghambat terwujudnya inovasi di sektor publik adalah disebabkan terjadinya keraguan publik terhadap efektivitas suatu program.