E-Administration sebagai langkah strategis peningkatan mutu pelayanan publik

IT governance di sektor publik merupakan konsep yang masih relatif baru, seirng dengan berkembangnya penggunaan IT di sektor ini. IT governance pada intinya adalah serangkaian kegiatan pengambilan keputusan dan penentuan atas framework akuntabilitas yang tepat dalam penggunaan IT pada organisasi. Infrastruktur, sumber daya manusia, budaya organisasi dan komitmen pimpinan memiliki peranan penting dalam efektifitas pelaksanaan e-administration. Kesemuanya itu harus terintergrasi dalam pelaksanaan e-administrasi di organisasi tersebut

Federal model adalah model yang paling sesuai diterapkan pada organisasi publik di indonesia, berkaitan dengan usaa peningkatan koordinasi komunikasi dan sharing information antar institusi publik di Indonesia. Alasan selanjutnya adalah, karena pada intinya federal model mengutamakan keikutsertaan pimpinan pusat dan tiap tiap unit dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan TI dan akuntabilitas pelaksanaan TI pada organisasi publik.

Kebijakan yang terdesentralisasi dari pusat dan daerah tentang pelaksanaan TI governance, akan meningkatkan pelaksanaan TI governance di organisasi publik di Indonesia. Kebijakan dalam pembentukan perda di tingkat kabupaten dan kota madya akan meningkatkan secara strategic pelaksanaan TI governance, karena langsung menyentuh pada pelaksanaan pengambilan keputusan dan akuntabilitas pelaksanaan TI governance. Namun kebijakan kebijakan tersebut mampu memayungi seluruh keputusan yang berkaitan dengan proses manajemen, transparansi, akuntabilitas, dan kinerja birokrat yang berkaitan dengan IT governance di sektor publik. Termasuk dalam IT principles, IT architecture, IT infrastructure, kebutuhan organisasi, IT investment dan prioritasisasi.