"Give Your Best To Relationships"

Give Your Best To Relationships

A boy and a girl were playing together. The boy had a collection of marbles. The girl had some sweets with her.

The boy told the girl that he will give her all his marbles in exchange for her sweets. The girl agreed. The boy kept the biggest and the most beautiful marble aside and gave the rest to the girl. The girl gave him all her sweets as she had promised.

That night, the girl slept peacefully. But the boy couldn’t sleep as he kept wondering if the girl had hidden some sweets from him the way he had hidden his best marble.

Moral of the story:
If you don’t give your hundred percent in a relationship, you’ll always keep doubting if the other person has given his/her hundred percent..

This is applicable for any relationship like love, employer-employee relationship etc., Give your hundred percent to everything you do and sleep peacefully.

Demokrasi asal Jiplak ala Indonesia

Pada hari sabtu lalu diberitakan bahwa DPR sedang menggodok RUU yang salah satu isi poinnya adalah menghapuskan pemilukada untuk jabatan guberbur, alasannya adalah ujung tombak otonomi daerah berada ditingkat kabupaten/kota, sehingga adalah sebuah pemborosan untuk mengangkat seorang gubernur yang kekuasaannya sangat terbatas (terbatasi oleh bupati/wali kota dibawahnya dan presiden diatasnya) dibutuhkan dana hingga ratusan milyar rupiah. Belum lagi tingkat partisipasi pemilih yang rendah.

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih sebenarnya merupakan sinyal bahwa rakyat sudah terlalu jenuh dengan carut marut politik baik tingkat lokal,daerah ataupun pusat, apabila dibukukan mungkin sudah berjilid-jilid kumpulan harapan rakyat yang pupus karena pemimpinnya sibuk memikirkan bagaimana menebus biaya kampanye selama pencalonannya sekaligus mendapatkan net margin, bahkan kalau perlu berkuasa untuk kedua kalinya, dan berharap ada perubahan peraturan yang mengijinkan berkuasa lebih dari 2 periode.

Jujur saja Demokrasi yang berkembang diIndonesia sekarang ini tidak lebih dari sekedar demokrasi asal jiplak dari demokrasi yang berjalan di negri om sam, namun sayangnya hanya sistem yang terjiplak namun mental dan kinerja orang-orang yang menjalankan sistem tersebut tidak ikut serta terjiplak, walhasil terjadilah carut marut politik.

Pemilihan langsung untuk pejabat eksekutif yang tidak efektif sebenarnya bukan hanya untuk tingkat provinsi namun juga untuk tingkat kabupaten/kota atau mungkin juga pada tingkat Nasional. Sebut saja wali kota tomohon yang berstatus sebagai tersangka korupsi yang memenangkan pemilukada, jikalau akhirnya sang wali kota ditetapkan terdakwa, lalu siapa yang bertanggung jawab kenapa seorang tersangka korupsi bisa mengikuti pemilukada, lalu siapa penggantinya apakah ini berarti sebuah keputusan hukum medelegitimasikan pilihan rakyat. Sementara untuk tingkat Nasional meskipun telah dipilih langsung oleh rakyat tetap saja presiden tersandra oleh manuver politik partai-partai disenayan. Secara tidak langsung sebenarnya rakyat sedang dibagi menjadi kubu-kubu politis, yang siap bertikai jika situasi tidak bisa dikendalikan

Sebenarnya sistem yang diterapkan terdahulu sudah baik hanya saja perlu dibenahi agar politik dagang sapi yang menjadi kelemahan sistem ini tidak terjadi bahkan celah untuk melakukannya pun harus ditutup rapat-rapat, jelas mekanisme pemilihan melalui dewan yang jumlahnya hanya ratusan orang tidak akan memakan dana sebesar pemilihan langsung yang bisa menghabiskan dana puluhan milyar, lagi pula bukankah musyawarah adalah karakter bangsa kita dan itu termaktub dalam sila keempat Pancasila.

Lalu bagaimana cara menghilangkan politik dagang sapi tersebut, jujur saya bukanlan seorang ahli politik ataupun tata negara, namun apabila saya melihat pemilihan ketua KPK beberapa waktu lalu, adalah dengan cara menjadikan orang-orang yang independen secara politis, memiliki kapabilitas untuk menjadi pemain latar dipanggung politik, misalnya seorang calon bupati/wali kota dan gubernur haruslah orang-orang independen, tidak tergabung dengan partai politik minimal 3 tahun sebelum pencalonannya, dan setelah dia menjabat kelak, tujuannya adalah agar sang calon bebas dari tarik ulur partai politik, pada dasarnya jabatan eksekutif adalah jabatan publis bukan jabatan politis, kebijakan yang diambilnya akan berakibat langsung kepada rakyat, calon diseleksi oleh tim independen yang terdiri dari akademisi, ahli, dan pakar dari segala bidang untuk melihat kapabilitas calon untuk memimpin dan menjadi problem solver bagi wilayah yang akan dipimpinnya, beberapa calon terpilih diajukan oleh tim seleksi untuk disaring oleh Presiden atau Gubernur, selanjutnya calon yang telah disaring diajukan kepada DPRD untuk dipilih secara terbuka dihadapan tim seleksi, tujuan penyaringan terlebih dahulu oleh badan eksekutif diatasnya adalah agar terjadi sinkronisasi sesama pemimpin eksekutif, agar perang dingin antar pejabat eksekutif tidak terjadi, seperti halnya akhir-akhir ini adanya gubernur yang membangkang terhadap presiden dikarenakan perbedaan haluan dengan presiden secara politik.

Bagaimana untuk presiden?, Sebenarnya sama saja capres haruslah tokoh independen dan diseleksi oleh tim seleksi yang bersifat independen, calon-calon terbaik diajukan ke MPR, ingat MPR bukan DPR, namun yang menjadi kendala sekarang adalah MPR tidak seimbang dari 692 anggota MPR 560 adalah anggota DPR sementara anggota DPD hanya 132, jelas ini tidak lebih bahwa DPD hanyalah penghias pasalnya keputusan MPR ditentukan oleh sikap orang-orang partai yang duduk di DPR, jelas saja presiden yang independen akan babak belur menghadapi DPR bahkan MPR yang dikuasai oleh orang-orang partai. Cara satu-satunya adalah mengembalikan aturan bahwa anggota DPD adalah orang-orang independen, dan juga meningkatkan jumlah anggota DPD dan menurunkan jumlah anggota DPR hingga kedua lembaga ini memiliki anggota sama. Pengangkatan presiden melalui MPR yang sangat mudah dan murah tidak serta merta untuk menjatuhkannya pun mudah, prosedur pemberhentian kepala negara yang ada saat ini perlu dipertahankan.

Untuk anggota badan legislatif (DPR) pun harus sedikit diperbaiki dengan cara menyaringnya sebelum dipilih oleh rakyat di Pemilu, seorang calon anggota DPR dan DPRD harus mengikuti serangkaian tes dan seleksi oleh tim independen, sehingga seorang yang terpilih oleh rakyat nanti bukan sekedar punya uang dan punya partai untuk ikut pemilu tapi juga memiliki kapabilitas untuk menjalankan tugasnya nanti, seorang anggota legislatifpun wajib memiliki website dan hotline pribadi, tujuannya adalah agar konstituen mereka bisa memantau dan mengawasi kinerja mereka, dan ini juga yang tidak kalah penting, membuat sebuah aturan agar anggota legislatif yang terpilih tidak diperbolehkan mengundurkan diri kecuali sakit berkepanjangan ataupun sudah tidak lagi mampu menjabat (banyak anggota DPR yang mengundurkan diri karena akan menjabat jabatan-jabatan bidang eksekutif), presiden tidak boleh mengangkat anggota DPR menjadi seorang menteri, ini dikarenakan berarti presiden telah mengabaikan pilihan rakyat untuk menjadikannya sebagai pengawas pemerintah, menjadi bagian dari pemerintah.

Mungkin dengan cara-cara diatas dianggap sebagai kemunduran Demokrasi, tapi ingatlah RAKYAT TIDAK MEMERLUKAN DEMOKRASI YANG HANYA MEMBUAT KISRUH KEPEMIMPINAN NASIONAL DAN TIDAK MEMBAWA KESEJAHTERAAN apalagi bukankah demokrasi yang selama ini kita jalankan hanya demokrasi asal jiplak tanpa melihat karakter dan akar budaya bangsa.

Singapura punya Orchard Road, Hongkong ada Nathan Road, Jakarta punya?

Saya senang melihat konsep tata ruang pusat perbelanjaan di luar negeri, seperti Orchard Road di Singapura. Pertokoan tersusun dengan rapi di jalan tersebut, yang dikombinasikan dengan beberapa bangunan mall dengan sejumlah lantai. “one street shopping line” begitu penyebutan bagi kawasan belanja yang terletak di sebuah jalan. Lengkap semua berada di jalan tersebut, mulai dari mall seperti Takashimaya, hingga pedagang roti dan kue kecil yang berada di tengah-tengah pertokoan di sepanjang jalan tersebut. Dengan begitu padat dan rapinya toko-toko perbelanjaan, Orchard Road didaulat sebagai urat nadi perdagangan Singapura.

Orchard Road (dok pribadi)

Jika Singapura memiliki Orchard, maka Hongkong, yang juga salah satu destinasi belanja orang-orang Asia kebanyakan, punya Nathan Road. Sama dengan Orchard, Nathan Road pun memiliki kombinasi pertokoan dengan mall yang berderet dengan rapi di sepanjang jalan ini. Pengunjung tinggal berjalan kaki, dan dapat mengunjungi gerai Bossini di deretan toko pinggir jalan hingga gerai Chocoolate yang lebih lux yang berada di dalam mall The One. Sebenarnya tidak hanya Nathan Road saja yang menjadi pusat belanja dengan konsep “one street shopping line,” ada ladies market di jalan Tung Choi, Mongkok. Namun, sepertinya halnya Orchard, Nathan Road seperti lebih lengkap dan favorit bagi wisatawan.

Menarik sebenarnya melihat tata ruang perbelanjaan seperti di kedua negara ini. Bahkan tidak hanya di sana, namun konsep seperti ini ada di banyak negara, dengan mengharuskan wisatawan untuk berjalan kaki di sepanjang area. Hampir tidak ada area untuk mobil parkir, kecuali di sejumlah mall. Maka di daerah wisata tersebut pun terdapat stasiun MRT (Singapura) atau MTR (Hongkong), sebagai pilihan transportasi bagi pengunjung. Tidak luput pula resto-resto yang bervariasi mulai dari selera lokal hingga McD yang berselera internasional.

Indonesia juga memiliki daerah-daerah tertentu yang memiliki konsep sama dengan dua jalan tersebut. Di Bali, wisatawan mengenalnya dengan Kuta Square. Namun, daerah tempat berkumpulnya toko, resto, dan gerai lainnya ini tidak berada di satu jalan, melainkan di kawasan pantai Kuta. Dominasi toko lebih kepada barang-barang branded, yang harganya tidak terjangkau oleh kebanyakan masyarakat.

Konsep yang sama juga ditemukan di Jogja dengan Malioboro-nya. Sepanjang jalan tersebut dapat ditemukan hotel, pertokoan, resto, hingga pedagang emperan. Kalau daerah yang satu ini memang terletak di satu jalan, Jalan Malioboro. Beda dengan Kuta Square, Malioboro lebih memberikan banyak pilihan layaknya Nathan dan Orchard. Batik mahal seperti di gerai Keris hingga batik hasil tawar-menawar di Pasar Beringharjo bisa didapatkan konsumen. Pengunjung harus memilih berjalan kaki menyusuri jalan ini, dengan tambahan opsi, seperti naik becak atau delman.

Malioboro di waktu pagi (dok pribadi)

Konsep pertokoan dengan “one street shopping line” memang memberikan nilai tambah. Semua golongan masyarakat bisa berada di sana. Berbeda tentunya dengan mall yang merupakan bangunan tertutup, dengan hanya sejumlah kalangan bisa ada di dalamnya. Bahkan di sebagian besar mall di Jakarta, petugas sudah siap untuk mengecek setiap pengunjung. Mengenai hal ini, saya pernah memperoleh cerita langsung dari seorang tukang pijit. Dia bercerita ingin menjemput suami adiknya di salah satu mall di kawasan Senayan. Dengan beralaskan kaki sendal jepit, petugas yang melihat keseluruhan penampilannya, langsung menyuruh dia dan adiknya untuk masuk lewat pintu belakang.

Pandangan mata pun terbatas dengan luas ukuran gedung mall. Udara yang kita hirup berasal dari AC, dan kita tidak bisa duduk-duduk di bawah taman kecil seperti halnya di sepanjang Malioboro ataupun Orchard Road. Tidak melulu mall atau toko yang ada di jalan tersebut, bisa tempat hiburan, hingga museum. Jalan pun harus bisa diminimalkan dengan keberadaan kendaraan pribadi, dan diberi fasilitas kendaraan umum. Saya mendambakan konsep pertokoan seperti beberapa tempat yang telah saya sebutkan ada di daerah Jakarta. Pasar Baru, yang telah berdiri dari tahun 1800-an, sebenarnya merupakan “one street shopping line”, namun komoditas yang diperdagangkan lebih didominasi sepatu dan kain. Bukan tidak mungkin Jakarta mempunyai atau membangun lebih dari Pasar Baru, sehingga wisatawan pun akan memandang Jakarta lebih menarik.

Cabai Merah Di Mekkah, Manis Harganya.

Tidak Ada terompet dan petasan disini, kami memang tidak merayakan pergantian tahun baru, tidak ada tradisi semacam itu di Mekkah, pun ketika kemarin pergantian tahun baru Hijriyah, berlalu begitu saja, tapi bukan berarti tanpa makna, setidaknya kami punya rencana perbaikan ditahun mendatang, dalam banyak hal.

Dirayakan atau tidak, hari-hari akan terus belalu, berganti minggu, minggu berganti bulan, dan terus akan berganti tahun berikutnya. Rasanya baru kemarin Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengumumkan, tumpukan sampah yang terkumpul selama perayaan tahun baru 2011 yang mencapai 7.149 ton, sungguh fantastis, kado istimewa buat pemda DKI.

Begitu cepatnya waktu berlalu, 3 hari sudah tahun baru terlewati, kegiatan masih seperti kemarin-kemarin, biasa-biasa saja. Hari ini selasa, istirahat dirumah duduk-duduk sambil menikmati catle fish, cumi-cumi goreng, sang gurita mini, sebagian ada yang bertelur, dengan nasi panas-panas, sambal dan sedikit lalapan, bukan main nikmatnya, awal tahun baru yang mengesankan.

atas, cabai ex indonesia rp 60.000, bawah cabai lokal rp 35.000 (a.saukani)

Meski cukupan lama tinggal di negri gurun, dalam urusan makan lidah jawa kami sama sekali tidak bisa berkelit dari yang namanya sambal, sambal memang sudah menjadi makanan kegemaran sebagian besar masyarakat Indonesia, jadi dimanapun kita bercokol, sambal wajib hadir bukan cuma sekedar pelengkap hidangan dimeja makan.

Urusan sambal tentu tidak bisa lepas dari peran cabai, utamanya cabai merah sebagai bahan utamanya, cabai merah di Indonesia saat ini sedang pedas-pedasnya, banyak ibu rumah tangga mengeluh enggan mendekat, cabai merah diberitakan harganya sempat mencapai RP 70.000-80.000/KG, bahkan di Batam harga cabai merah mencapai RP 100 ribu/KG, harga cabai rawit dikabarkan lebih pedas lagi. Bagaimana mungkin cabai bisa sedemikian mahal?.

Adapun di Mekkah cabai merah yang didatangkan dari Indonesia 1 KG dijual dengan harga SR 26, setara dengan RP 60.000, relativ lebih murah dengan di Indonesia, ini sudah dianggap sangat mahal, kita tahu cabe tersebut tentu harus terbang ribuan kilo meter dengan menumpang pesawat, bahkan sebelum naik pesawat bisa dipastikan cabai tersebut juga harus menempuh perjalanan yang cukup jauh dari sentra produksi cabai tersebut.

Sedangkan cabai merah lokal Mekkah, memasuki musim dingin ini, boleh dibilang juga sedang langka, namun mereka masih menjualnya dengan harga SR 15 setara dengan RP 35.000 saja, Kok bisa yah! cabai merah Mekkah lebih murah, padahal tidak ada hutan cabai di Mekkah. Cabai merah Mekkah, sama pedasnya, tapi lebih manis harganya.

cumi-cumi diantara ikan dan udang, dipasar mekkah (a.saukani)

Cumi-cumi, hidangan makan siang kami hari ini, 1 KG kami beli cuma SR 10, dengan perbandingan kurs RS 1 = RS 2300 - RS 2500, setara dengan RP 25.000 saja, demikian pula ikan laut lainnya, udang serta rajungan (kepiting laut) dijual dengan harga relativ murah, sedang di Cilegon, Banten, diberitakan harga cumi-cumi mencapai RP 30.000, di Jakarta tentu lebih mahal lagi. Bagaimana mungkin Indonesia yang punya demikian luas lautan, dengan garis pantai terpanjang di Dunia, produk hasil lautnya demikian mahal?.

Beras sebagai makanan pokok orang Indonesia, dengan mudah bisa kita temui ditoko yang menjual segala yang beraroma Indonesia di Mekkah. Beras pandan wangi, 1 karung 5 KG dijual dengan harga SR 25, berarti 1 KG beras tersebut berharga SR 5 setara RP 12.000 saja, sedangkan di Jakarta, beras dijual RP 8000/KG, beras di Mekkah lebih mahal, ini bisa kita maklumi, di Mekkah tidak ada sawah. Cuma ada satu pertanyaan dengan beras pandan wangitersebut, kok Thailand sebagai pemasoknya?. Bagaimana kiranya Thailand bisa mendapatkan nilai lebih dari pandan wangi?.

beras pandan wangi ex thailand (a.saukani)

ketika kinerja aparatur negara dipertanyakan

Judul Buku : Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali

Penulis : Yeremias T. Keban dkk.

Editor : Wahyudi Kumorotomo dan Ambar Widaningrum

Pengantar : Agus Dwiyanto

Cetakan : 2010

Penerbit : Gava Media atas kerja sama dengan JMKP dan MAP UGM

Tema besar dari buku ini adalah pengembangan sumber daya manusia. Disebutkan bahwa, terkait dengan sumber daya manusia, kelemahan yang terdapat dalam sumber daya aparatur negara masih sangat berpengaruh terhadap daya saing dan pembangunan bangsa yang ditinjau dari berbagai macam aspek. Kinerja dan perilaku para pejabat pejabat kita yang dapat dikatakan kurang profesional, kurang responsif, dan yang paling utama adalah korup sudah lama menjadi permasalahan. Akan tetapi setelah dilakukan perubahan atau reformasi yang telah lama di gembar gemborkan oleh pemerintah tidak membawa perubahan yang signifikan.

Selain masalah korupsi, persoalan lain yang dihadapi dalam masalah kinerja para birokrat kita adalah profesionalitas dan responsivitas para aparatur negara yang tergolong masih sangat rendah. Penyebab dari hal tersebut bisa dikatakan saling berkaitan dalam wujud persoalan yang dapat dikatakan kompleks. Dari struktur dan kelembagaan, pembagian fungsi, mekanisme kerja, hingga persoalan budaya yang ada dalam organisasi pemerintahan (hal. 2). Sehingga solusi untuk mengatasi persoalan profesionalitas dan responsivitas aparatur negara ternyata harus dilakukan secara komprehensif dan didukung oleh perumus kebijakan tentunya.

Buku ini diterbitkan dalam rangka purna bakti Prof. Dr. Sofian Efendi, MPIA. Buku ini hadir dengan analisis yang kritis dari murid, kolega dan teman teman beliau yang dihimpun menjadi suatu bunga rampai. Secara umum buku ini dibagi menjadi empat bagian.

Bagian pertama berjudul “Rreformasi Aparatur Birokrasi”. Mengulas tentang pembangunan aparatur yang dimulai dari jenjang pimpinan, dalam hal ini pemimpin menggunakan kewenangannya untuk mendorong pelaksanaan secara konsisten dan berkesinambungan. Peningkata kapasitas etika etika dituntut dari aparat pemerintahan yang merupakan salah satu faktor dalam proses pengelolaan kepentingan publik. Setiap keputusan merupakan kunci untuk mengelola permasalahan publik menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih buruk. Untuk mendorong reformasi aparatur birokrasi diperlukan konsep servant leadership (kepemimpinan yang melayani) sebagai mana disebutkan oleh ario wicaksono (hal. 4), aspek lain yang diperhatikan dalam reformasi birokrasi adalah membangkitkan inovasi dan kreativitas aparatur pemerintahan, dimana organisasi publik perlu belajar untuk merangsang kedua hal tersebut karena selama ini kedua hal tersebut dirasa masih kurang.

Bagian kedua berjudul “Desentralisasi”, mendiskusikan tentang isu desentralisasi yang ternyata tidak menjadi obat yang mujarab untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Luasnya wilayah indonesia, kemungkinan munculnya problem problem diatas sangatlah nyata. Gagalnya reformasi aparatur pemerintahan sebagai mana yanag para aparatur daerah tidak sungguh sungguh mereformasi sistem administrasi publik karena kepentingan mereka akan terganggu. Rekomendasi yang tertulis dalam bab ini adalah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja aparatur pemerintahan dan menentukan promosinya

Bagian ketiga berjudul “Kebijakan Publik”, dikatakan bahwa proses kebijakan yang partisipatif perlu peran serta media massa yang tidak saja sebagai sumber informasi akan tetapi juga sebagai institusi lembaga pendidikan politik bagi masyarakat agar lebih paham atau melek akan politik dan sensitif terhadap praktik prktik penyelenggaraan pemerintahan yang menyimpang. Tulisan dalam bab ini mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan aktifitas politik dimana kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah menggambarkan pertarungan politik diantara berbagai elemen masyarakat.

Bagian ke empat berjudul “Pembangunan dan Globalisasi”. Membahas mengenai pentingnya respon kritis terhadap pembangunan, hal yang mendukung pembangunan tersebut, selain itu juga pola pola dari globalisasi yang dalam salah satu tulisan dalam bab ini di fokuskan ke sektor pendidikan. Dikatakan bahwa perlunya mengurangi hambatan hambatan pembangunan yang salah satunya berasal dari praktik birokrasi yang mana perlu biaya tinggi. peran dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta diharapkan dapat terjalin dan saling bekerja sama untuk membangun bangsa ini. Di sisi globalisasi, pola globalisasi jasa pendidikan mengandung implikasi kebijakan yang rumit, dimana terdapat tujuh isu yang muncul yang memperjelas peta masalah perkembangan sumber daya manusia di indonesia, terutama yang terkait dengan pola internasionalisasi dan transnasionalisasi jasa pendidikan.

Secara umum buku in mudah dipahami, bahkan bagi mahasiswa tingkat awal. Keberagaman profesi penulis-penulis yang terlibat dalam penyusunan buku ini menjadikan buku ini semakin kaya dengan alur berpikir dan prespektif dalam menilai soal reformasi aparatur negara di indonesia.

septian